Gunungsindur Portalpasundan – Sengkarut permasalahan penutupan jalan Puspitek yang berbatasan dengan wilayah Tangerang Selatan, warga Desa Pabuaran, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor menjadi korban akibat penutupan oleh BRIN.
Tokoh masyarakat Desa Pabuaran Piyan Suhendra mengatakan, jangan bertanya berdasarkan keputusan Plt Gubernur Banten, bahwa tanah tersebut milik BRIN, kalau gubernur Banten itu pecahan dari Jabar.
“Artinya data komplit itu mestinya ada di Jawa Barat. Mereka harus koordinasi ke Jabar, jalan ini milik pemda kah atau milik BRIN, kalau memang betul-betul milik BRIN,” ujarnya disela-sela aksi demo, Kamis (18/4/24).
Masih kata dia. Dari status pun ngambang, yang kedua setahu warga Gunungsindur jalan ini dibiayai pemerintah daerah (APBD), bukan dari BRIN. Artinya Pemda mengaku bahwa jalan ini provinsi, dan menggunakan anggaran daerah.
“Kemarin kita orasi dan ingin pertemuan dengan perwakilan BRIN, tapi sampai saat ini dari BRIN tiga kali orasi baru ada mediasi itupun sifatnya notulen. Artinya permohonan kita itu di tampung, bukan jadi satu keputusan, itu yang memutuskan pusat,” sambung Piyan.
Jadi kita mohon perwakilan dari BRIN atau pusat, keputusan ini warga tetap menuntut jalan ini harus dibuka dan menolak. Kita setuju armada berat dialihkan kita setuju, tapi kalau mobil pribadi, motor, itu dikasih lewat.
“Kalau BRIN beralasan ada getaran mengganggu radius didalam, itu saya rasa bukan alasan yg tepat. Itu alasan yang dibuat-buat, kenapa kalau BRIN itu mengganggap alat objek vital didalam merasa terganggu, BRIN harus berpikirnya lebih jauh lagi,” kata Bang Piyan sapaan akrabnya.
Lanjut ia. Yang tinggal diseputaran BRIN ini sudah ratusan ribu orang, artinya kalau memang itu berbahaya mestinya pemerintah kaji ulang. Jadi, kalau memang membahayakan jangan cuma alasan ini membahayakan, lebih banyak lagi warga yang tinggal di seputaran BRIN itu, apakah nyawa mereka tidak diperhitungkan.
“Maka dari itu jangan menunggu kasus kaya di Plumpang, dengan tangki meledak warga jadi korban, ini jangan sampai terjadi kedua kali,” tuturnya.
Mungkin kalau sosialisasi ke warga, dirinya rasa tidak ada, yang ada ke aparat setempat, jadi sampai detik inipun pemerintah desa setempat tidak ada yang proaktif menyuarakan suara rakyat, hanya warga saja.
“Tapi intinya kalau pemerintahan saya lihat cenderung diam, apa mungkin saya tidak menyalahkan pemerintah setempat, karena mereka juga bagian dari pemerintahan, cuma tolong kepada pimpinan BRIN pusat kita sebagai suara rakyat tolong di kaji ulang untuk penutupan jalan ini,” pintanya.
Piyan mebgatakan. Sementara belum menyurati, dan kita akan tempuh surat ke DPRD, dikomisi I dalam bidangnya, termasuk Pj bupati, jadi kita menyuarakan aksi penolakan. Karena jalan ini betul-betul yang dipake, di tangsel itu diperbatasan dengan gunungsindur itu ada tiga sekolah itu yg memang banyak warga gunsin sekolah disana.
“Itu sekolah favorit di Tangsel, ada SD, SMP, semua sekolah bagus, artinya warga gunsin banyak yang bersekolah disana, karena letaknya diperbatasan. Dengan adanya penutupan jalan ini mereka harus muter dengan jarak jauh, belum macetnya, itulah yang menjadi alasan kami warga gunsin menolak keras,” ketusnya.
Artinya warga gunsin setuju, kalau emang armada berat yg kelasnya 15 ton tidak boleh masuk, tapi tolong untuk armada pribadi, kendaraan kecil, itu diperbolehkan.
Orasi ketiga kalinya bahkan ketika orasi pertama, kedua ketika seolah-olah BRIN menantang kita dengan memasang spanduk tentang pasal pidana.
“Seolah-olah dengan adanya pada waktu orasi kedua dia menantang, dan pasang spanduk besar, seolah” kami ditakuti-takuti merusak fasilitas negara,” imbuhnya.
Sementara Tokoh pemuda Bogor Utara dan juga wakil ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Tb Ade Jajang, menyoroti aksi demo warga, dan dirinya pun turun langsung untuk mengawal aksi tersebut meminta terhadap pemerintah Kabupaten Bogor.
“Merespon aspirasi warga gunung Sindur yang memang terdampak penutupan akses jalan oleh pihak BRIN, menurut saya harus ada peran serta semua stek holder untuk permasalahan warga pabuaran. Dan untuk BRIN harus ada kepekaan dan kebijakan dan bisa merasakan warga terdampak jalan ditutup, semoga ada jalan terbaik untuk permasalahan ini,” tutup TB Jajang. (Yon)
