banner atas

Proyek Taman Simpang Ciawi Dianggap Mubazir, Inspektorat Diminta Periksa DPKPP

portalpa - Minggu, 23 Juni 2024 | 12:57 WIB

IMG-20240623-WA0005

CIAWI, PortalPasundan.com – Proyek taman di Simpang Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menyerap APBD hingga ratusan juta rupiah. Warga menganggapnya mubazir karena fungsinya yang tak optimal.

Taman Simpang Ciawi yang dibangun di atas lahan Kementerian PUPR pada tahun 2023 itu selain tidak jelas fungsinya kini malah menjadi tempat sampah dan menjadi sarang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin, mengatakan, anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp301 juta untuk menata Ciawi sangat disayangkan.

“Rencana awalnya adalah untuk membuat Ciawi lebih indah, tapi sekarang malah tidak enak dilihat dan tidak terawat, ditambah dengan sampah berserakan di mana-mana,” ujar Muhsin.

Bahkan, ia mempertanyakan bagaimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bisa membangun taman tersebut di atas tanah milik kementerian tanpa kajian mendalam.

“Sekarang taman tersebut dikunci dengan gembok dan menjadi kumuh serta tidak terawat karena lahan itu adalah milik Bina Marga Kementerian PUPR,” tambahnya.

Saat ini, taman tersebut tidak digunakan oleh masyarakat sekitar atau penumpang yang menunggu angkutan.

“DPKPP harus diaudit dan dilihat bukti di lapangan, sangat disayangkan tidak adanya sinkronisasi antara Pemkab Bogor dengan Ditjen Bina Marga Kemen-PUPR. Taman tersebut dibangun menggunakan APBD Kabupaten Bogor, namun berada di atas lahan milik Kementerian PUPR. Inspektorat harus turun memeriksa DPKPP,” beber dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menjelaskan bahwa karena tanah tersebut milik PUPR, pada tahun 2023 mereka mengambil inisiatif untuk memperbaiki taman. Setelah diperbaiki, hasil pekerjaan diserahkan kepada KemenPUPR, dan asetnya dicatat sebagai milik PUPR.

“Tujuan pembangunan taman itu memang untuk penataan, karena kami memiliki IKU (Indeks Kinerja Utama) taman, jadi penataan taman, terutama di wilayah ibu kota kecamatan,” ucapnya.

Pihaknya menata ulang dan membangun ulang Taman Ciawi tersebut, kemudian hasil pembangunan pada tahun 2023 diserahkan ke PUPR.

“Sekarang mereka yang mengelolanya. Namun, ada masalah kepemilikan lahan di Ciawi. Pada saat itu mungkin terjadi kesalahan komunikasi, akhirnya taman dibangun dan sekarang PUPR membangun pagar karena menganggapnya sebagai aset mereka,” sebut dia.

“Oleh karena itu, kami bereskan, tapi setelah itu kami serahkan semuanya kepada Balai Jalan Nasional sebagai aset mereka. Kami serahkan sebagai hibah karena tanahnya bukan milik pemda,” tandasnya.
(YS)

Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Terkini