banner atas

Kolaborasi Pusat-Daerah Tentukan Nasib Angkutan Perkotaan

portalpa - Selasa, 9 Juli 2024 | 19:40 WIB

FGD “Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia”, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
FGD “Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia”, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

JAKARTA, PortalPasundan.com — Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menentukan keberlangsungan angkutan umum perkotaan.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam FGD “Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia”, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Menhub mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menstimulus pemerintah kota/kabupaten wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), serta sejumlah daerah lain di Indonesia untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service (BTS).

Sebagai stimulus, program ini harus berkesinambungan, maka tugas pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemkab/pemkot untuk melanjutkan program BTS, disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

“Saya bahagia kita masih perhatian dengan BTS, karena menurut hemat saya BTS sangat penting dan mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan, bahkan di perdesaan. Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah harus bisa memahami tata kelola pengelolaan angkutan umum modern. Secara operasional, pemerintah daerah dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal. Sebab, PP tersebut mengamanatkan bahwa 10% pendapatan pajak kendaraan dapat dialokasikan untuk pembangunan angkutan umum.

Sebagai contoh saat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5% APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Selain itu, Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, Kota Batam, serta beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

“Saya ucapkan selamat kepada kota-kota yang sudah berupaya memberikan dukungan. Kami tidak mungkin melakukan ini tanpa kerja sama pemda. Kami juga mengapresiasi daerah yang dengan siap melaksanakan pengambilalihan pengelolaan. Trans Banjarbakula di Provinsi Kalimantan Selatan adalah layanan yang diambil alih pertama, yaitu pada April 2024. Nanti akan disusul kota lainnya seperti Bogor, Medan, serta Surabaya,” kata Menhub.

Menhub sadar, membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah. Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan terjangkau di Indonesia melalui program BTS.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ. Gairah untuk mengerti, lalu memahami, lalu memikirkan, lalu mengeksekusi dan merawat sangatlah penting,” ujar Menhub.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risyapudin Nursin, Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tatan Rustandi, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bahri, Pj. Walikota Bogor Hery Antasari, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi, DPRD daerah penyelenggara BTS, serta bupati dan walikota se-Bodetabek.
(MUL)

Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Terkini