CIBUNGBULANG, PortalPasundan.com — Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tidak ada pemekaran wilayah dalam waktu dekat ini. Demikian dikatakannya di sela kunjungannya ke Kalimantan Tengah, Kamis (27/7/2024).
Padahal, pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi tiga wilayah administrasi daerah otonomi baru (DOB) sudah bertahun-tahun diusulkan oleh masyarakat menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur. Selain alasan wilayah Kabupaten Bogor terlalu luas, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudah mencapai 5,8 juta jiwa. Setara dengan penduduk negara Norwegia, Singapura, Denmark, Finlandia, Kongo, dan beberapa negara lainnya.
Merespons belum adanya rencana pencabutan moratorium pemekaran wilayah, tokoh masyarakat Bogor Barat, Rd Ace Sumanta, mengatakan, pihaknya bersama tokoh masyarakat Bogor Barat lainnya akan terus mengawal dan memperjuangkan agar Bogor Barat bisa mekar dari induknya Kabupaten Bogor.
“Kecewa pasti ada, kami berjuang selama 24 tahun yang sangat panjang? Kami akan tetap semangat untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Bogor Barat,” kata Rd Ace Sumanta, Kamis (4/7/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Abah Ace ini, pemekaran daerah otonom bukan semata kepentingan politik tapi harus dilihat sebagai kebutuhan masyarakat luas.
“Hal ini akan menjadi torehan tinta emas di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan beliau jika menyetujui membuka moratorium DOB, nama beliau akan dikenang sepanjang masa,” terang Abah Ace.
Dewan Pembina Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB), Buchori Muslim, menambahkan, pengusulan Kabupaten Bogor Barat dari induk Kabupaten Bogor sudah lama diusulkan. Bahkan sudah hampir 24 tahun, dari tahun 2000.
“Sebetulnya kami menyesalkan pernyataan Presiden bahwa waktu dekat ini tidak adanya pemekaran atau daerah otonom baru di Indonesia. Karena sungguh nyata, bahwa presiden tidak mendengar aspirasi masyarakat,” tutur Buchori Muslim.
Jauh sebelumnya, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa dan para pemuda sudah merumuskan. Aspirasi masyarakat Bogor Barat dalam bentuk proposal pengusulan tahun awal tahun 2000 kepada pemerintah.
“Alasannya sangat logis, bahwa ini adalah demi kesejahteraan dan pelayanan. Karena Kabupaten Bogor dari dulu hingga hari ini kabupaten terpadat di Indonesia, tapi kami akan tetap berjuang,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, mengemukakan, masih ada peluang untuk mencabut moratorium DOB Bogor Barat dan Bogor Timur ketika dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Insya Allah masih ada, apalagi beliu (Prabowo), semangat hal ini,” kata Rudy Siswanto melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu.
(Rdy)
