Portalpasundan.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa akan menjadi “kesalahan” bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menolak gencatan senjata di Lebanon. Macron menyebut Netanyahu harus mengambil “tanggung jawab” atas eskalasi regional.
“Usulan yang diajukan adalah usulan yang solid,” kata Macron pada konferensi pers di Montreal, Kanada bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dilansir kantor berita AFP, Jumat (27/9/2024).
Macron menekankan bahwa rencana yang didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa itu telah disiapkan bersama Netanyahu sendiri.
Diketahui, para pejabat tinggi Israel sebelumnya telah menolak usulan gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah. Washington juga menegaskan bahwa rencana gencatan senjata telah “dikoordinasikan” dengan Israel.
Namun, Netanyahu mengatakan pemerintahnya bahkan tidak menanggapi usulan tersebut dan malah memerintahkan militer untuk “terus bertempur dengan kekuatan penuh” melawan Hizbullah.
“Saya pikir akan menjadi kesalahan bagi perdana menteri (Israel) untuk menolaknya karena dia harus bertanggung jawab atas eskalasi regional yang jauh melampaui apa yang dapat dikendalikan siapa pun, dan tentu saja korban sipil baru di Lebanon,” kata Macron.
“Kita benar-benar harus segera mencapai gencatan senjata,” imbuh Trudeau, sambil menunjuk pada foto-foto menyedihkan dari Lebanon.
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu lainnya, serta beberapa negara Arab, telah meluncurkan seruan bersama untuk penghentian pertempuran selama 21 hari di Lebanon. Seruan ini disampaikan serangan udara Israel menewaskan ratusan orang dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi di Lebanon minggu ini.
Seruan untuk gencatan senjata selama tiga minggu tersebut muncul beberapa jam setelah kepala angkatan darat Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi pada hari Rabu lalu, mendesak para prajurit untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan darat terhadap Hizbullah.
Presiden Prancis mengatakan bahwa reaksi awal Israel terhadap usulan tersebut tidak “pasti”. Macron pun mengemukakan kemungkinan untuk mengadakan sidang Dewan Keamanan mengenai masalah tersebut guna “meningkatkan tekanan.”
(JK)
