PortalPasundan.com –
Perang antara Palestina dan Israel yang telah lama berkecamuk dan menelan korban jiwa lantas meluas ke Libanon serta banyak tempat lain berujung pada pertanyaan kepemimpinan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menciptakan perdamaian. Sejumlah negara langsung menunjuk DK PBB paling bertanggung jawab sehingga butuh reformasi terhadap badan tersebut.
“Jika kita tidak bisa melaksanakan hal yang dimandatkan DK PBB untuk menciptakan perdamaian, apalagi yang tersisa dari kepemimpinan DK dalam isu perdamaian?” tanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat berpidato di hadapan forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi DK PBB di Markas Besar PBB New York, Rabu (25/9). “Kita semua di sini membicarakan tentang kepemimpinan dalam isu perdamaian. Namun, damai itu tidak pernah dirasakan oleh bangsa Palestina,” ujar Retno.
Karena itu, Indonesia menawarkan cara-cara untuk mengembalikan kredibilitas dan kepercayaan atas DK PBB dengan mengupayakan kepemimpinan yang lebih demokratis serta mengikutsertakan lebih banyak pihak. “Indonesia menyerukan mekanisme yang lebih demokratis untuk pengambilan keputusan yang efektif supaya tidak ada kelambanan dalam menghadapi ancaman besar terhadap kedamaian dan keamanan internasional,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyerukan kepemimpinan lebih kuat untuk mengatasi konflik global dengan menekankan bahwa perdamaian harus ditunjukkan melalui tindakan. “Dan perdamaian perlu kepemimpinan,” kata Guterres pada DK PBB soal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Dengan merujuk pada krisis di Gaza, Ukraina, dan Sudan, Guterres menekankan bahwa warga sipil ialah pihak yang paling parah menjadi korban. “Legitimasi serta efektivitas PBB, dan Dewan (Keamanan) ini, sedang terancam,” katanya.
Ia mendesak para anggota DK memperkuat kesatuan, karena DK yang bersatu dapat membuat perbedaan besar untuk perdamaian. DK yang terpecah tidak dapat melakukan itu. “Kepemimpinan untuk perdamaian berarti memastikan bahwa DK PBB bertindak dengan cara yang bermakna untuk meredakan ketegangan global,” katanya. Ia menyoroti perlu kolaborasi di antara anggota DK untuk menemukan titik kesamaan.
Senada, Wakil Menteri Luar Negeri Senior Jepang, Akahori Takeshi, menyerukan reformasi tata kelola global yang mendesak untuk memperkuat supremasi hukum dan menangani masalah seperti perang Rusia-Ukraina serta serangan Israel di Gaza. Mendesak melakukan reformasi PBB, ia menekankan perlunya DK PBB menjadi dapat diandalkan dan transparan dalam tanggung jawabnya untuk secara efektif menangani masalah global.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengulangi lagi seruan soal reformasi PBB. “Kita harus membangun PBB yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih inklusif, serta sistem PBB, termasuk Dewan Keamanan,” tuturnya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyuarakan pendapat serupa. Ia menyatakan bahwa PBB semakin tidak berfungsi dan tidak efektif dalam memenuhi misinya. Perdamaian dan keamanan internasional terlalu penting untuk diserahkan pada kehendak, “Lima negara yang diistimewakan,” tegas Erdogan. Ia mengulangi seruan lamanya bahwa dunia lebih besar dari lima negara.
Presiden Brasil Lula da Silva menyoroti urgensi reformasi yang komprehensif. Piagam PBB saat ini gagal menangani beberapa masalah paling mendesak umat manusia. Ia menyerukan tinjauan dan revisi menyeluruh terhadap Piagam tersebut dengan fokus pada struktur Majelis Umum, metode kerja, dan kekuasaan veto.
Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa reformasi dalam organisasi global seperti PBB tergolong penting. Kesuksesan umat manusia, menurut Modi, tidak terletak di medan perang, tetapi dalam kekuatan kolektif untuk perdamaian global. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menggambarkan struktur DK saat ini kuno dan eksklusif. Ia menuntut masuknya negara-negara Afrika serta lainnya dalam proses pengambilan keputusan dewan tersebut.
Raja Yordania Abdullah II menunjuk pula pada krisis yang mengancam legitimasi dan otoritas moral PBB. Presiden Serbia Aleksandar Vucic menekankan perlu membangun kembali kredibilitas PBB dan mengatakan standar ganda harus diakhiri. Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengatakan negaranya mendukung reformasi struktural Dewan Keamanan yang kini tidak mewakili realitas saat ini. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan bahwa reformasi hanya bermakna jika dilakukan untuk semua, bukan hanya untuk beberapa pihak.
Hak veto
Salah satu yang kewenangan DK PBB yang istimewa yaitu hak veto. Singapura menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB, termasuk membatasi pelaksanaan veto oleh lima negara anggota tetap. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mendesak mereka untuk membatasi pelaksanaan veto. Salah satu dari lima anggota tetap DK PBB yakni Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat dapat memveto resolusi.
“Semua anggota tetap harus fokus pada tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya. “Namun, tren meningkatnya penggunaan veto menunjukkan bahwa kita tidak bisa menyerahkan hal ini kepada lima negara permanen yang secara sukarela mengubah perilaku mereka,” sebutnya.
Selain lima anggota tetap, Dewan Keamanan PBB juga punya 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun oleh Majelis Umum. Saat ini, negara-negara tersebut ialah Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss.
Menurutnya, PBB harus menyetujui cara veto dilaksanakan di masa depan dan Singapura siap untuk membahas hal ini lebih lanjut di Majelis Umum. “Pendekatan yang dilakukan bukan untuk melanggar mandat dewan, tetapi untuk mencegah tindakan yang menghalangi dewan dalam memenuhi mandatnya,” tambahnya.
Pada Oktober tahun lalu, Amerika memveto resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan penghentian kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas. Mereka kembali menggunakan hak vetonya pada April untuk menolak keanggotaan penuh Otoritas Palestina di PBB. Pada Maret 2024, Rusia dan Tiongkok sama-sama memveto resolusi pimpinan AS yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.
Dilansir dari mediaindonesia.com. Balakrishnan menyebut peran anggota Dewan Keamanan terpilih perlu diperkuat. “Kita telah melihat 10 (anggota) terpilih menjembatani kesenjangan ketika lima anggota tetap malah terperosok dalam rasa saling tidak percaya dan lumpuh,” ujarnya.
Mengingat peran penghubung yang kuat dari 10 anggota terpilih, anggota terpilih harus punya suara yang lebih besar dalam pemegang saham dan pengambilan keputusan dan diizinkan untuk memimpin atau ikut memimpin dalam isu-isu penting, khususnya mengenai wilayah masing-masing. “DK juga harus berbuat lebih banyak untuk mencegah konflik,” katanya.
(Leon)
