KEMANG, Portalpasundan-Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sejumlah pimpinan partai politik (parpol) mulai sibuk saling mengunjungi. Hal ini disebut guna membangun komunikasi dan koalisi politik di tingkat daerah.
Pengamat politik LS Vinus Maju, Yusfitriadi mengatakan, potensi terjadinya linieritas koalisi parpol pasangan Capres Cawapres pada Pilpres 2024 dengan koalisi parpol yang akan mengusung kandidat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada serentak 2024 sangat mungkin terjadi.
“Termasuk di Kabupaten Bogor. Terlebih jika melihat peta kekuatan politik di Kabupaten Bogor, poros kekuatan politik menjelang Pilkada sampai saat ini hanya tertumpu 2 kekuatan, yakni partai Gerindra dan partai Golkar,” ujar Kang Yus sapaan akrabnya, Selasa (7/5/24).
Sedangkan kekuatan politik lain, sambungnya, baru “memanaskan mesin” dengan membangun komunikasi politik satu sama lain. “Namun sampai saat ini belum terlihat kristalisasi nya, baru ada indikasi akan mewujudkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di tingkat lokal Kabupaten Bogor,” imbuhnya.
Menurut Kang Yus, konsistensi mewujudkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kabupaten Bogor akan diuji pada penentuan siapa Calon Bupati (Cabup) dan siapa Calon Wakil Bupati (Cawabup).
“Karena jika koalisi ini (KIM) akan diwujudkan, makan sudah hampir dipastikan Cabup Cawabup Bogor akan ditentukan oleh partai koalisi di tingkat pusat,” jelasnya.
Dinamika akan muncul di tiga kekuatan partai politik koalisi, yaitu Gerindra, Golkar serta Demokrat. Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Kabupaten Bogor, diperkirakan akan “ngotot” untuk mengambil porsi Calon Bupati.
Namun dari dua sosok di partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan dan Rudy, tingkat elektabilitasnya masih rendah. Disisi lain di Partai Golkar memiliki figur politisi yang sangat kuat dan mengakar, yaitu Ade Ruhandi (Jaro Ade)
“Tentu sampai saat ini hasil dari beberapa lembaga survei memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi, jauh dari kedua sosok kader partai Gerindra,” beber Kang Yus.
Selain itu, Partai Golkar Kabupaten Bogor saat ini sudah membangun kesepakatan diawal dengan PAN Kabupaten Bogor. Dilain pihak Partai Demokrat juga mulai merangsek guna mengambil posisi bagi kadernya di Pilkada Kabupaten Bogor mendatang.
“Sehingga sangat rasional dan logis jika koalisi ini terbangun, maka penentuan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati diserahkan ke pimpinan partai di tingkat pusat. Sehingga partai di tingkat pusat yang berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus objektif, rasional dan proporsional saat menentukan Calon Bupati dan Wakil Bupati,” jelasnya.
Kang Yus menuturkan, beberapa hal yang harus dipertimbangkan itu, Pertama, Tingkat Elektabilitas. Mengukur rasionalitas dalam hal elektabilitas elektoral dan tingkat elektabilitas figur yang diusung. “Baik di dalam internal partainya masing-masing maupun di koalisi partai,” ungkapnya.
Kedua, Faktor Pengalaman. Tentu pengalaman tidak hanya sekedar dimaknai pernah menduduki suatu jabatan di pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif, tapi pengalaman ketika menjabat itu apakah pro aktif atau tidak, dalam memberikan kontribusi konstruktif bagi pengembangan Kabupaten Bogor.
Ketiga, Rekam Jejak. Baik secara hukum positif maupun hukum sosial akan sangat berpengaruh untuk menjadi pilihan masyarakat. “Apakah selama menjabat jabatan publik negara pernah berkasus sehingga membuat masyarakat terganggu,” ujarnya.
Ketiga, masalah Faktor Logistik. Secara normatif akan ditanggung bersama – sama biaya kontestasi elektoral. Namun faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi, dan sudah bisa dipastikan Calon Bupati akan menanggung biaya lebih besar dibandingkan Calon Wakil Bupati.
“Terlebih Kabupaten Bogor butuh energi yang cukup besar dengan luas wilayah dan besarnya jumlah DPT. Oleh karena itu, salah sedikit saja partai di tingkat pusat dalam menentukan Cabup dan Cawagub, akan berakibat fatal,” tandasnya.
Kang Yus menegaskan, di dalam dialektika pemilihan kepala daerah figur dari seorang calon akan lebih mendominasi faktor kemenangan dibandingkan partai politik.
Bahkan upaya dalam mewujudkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di tingkat Kabupaten Bogor bisa saja “bubar” sebelum terbentuk, lalu membentuk kekuatan politik nya masing masing sehingga saling berhadapan dalam kontestasi Pilbup Bogor 2024.
“Dan akan makin menarik jika pada kekuatan politik lain, seperti koalisi perubahan (KIB) juga terbentuk di tingkat lokal Kabupaten Bogor. Lalu selanjutnya tinggal koalisi Ganjar Mahfud akan merapat ke KIM atau KIB,” pungkasnya. (Rdy)
