JAKARTA, PortalPasundan.com — Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kunjungan lima Nahdliyin ke Israel. Gus Yahya juga menegaskan kelima Nahdliyin tersebut dikenakan sanksi.
Kelima Nahdliyin tersebut yakni, Zainul Maarif merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Kemudian Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.
Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.
Sedangkan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.
“Apa pun yang terjadi, saya sebagai Ketua Umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh teman-teman NU ini dan saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak berulang kembali,” kata Gus Yahya saat konferensi pers di lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Gus Yahya menyerahkan kepada setiap ketua organisasi, baik badan otonom maupun lembaga, yang menaungi lima orang itu untuk memberikan sanksi.
Zainul Maarif misalnya, akan segera menghadapi sidang etik dari pihak kampus.
“Nanti kita akan serahkan, misalnya ini jelas dari PWNU Jakarta akan melakukan proses, termasuk dalam keterlibatan LBMNU Jakarta mengenai kesalahan dan sanksi ini. Mereka sudah melanggar. Semua engagement internasional harus melalui PBNU. Ini akan dilakukan proses, termasuk Unusia yang akan melakukan sidang etik untuk itu, begitu juga Pagar Nusa dan Fatayat NU,” tegas Gus Yahya.
Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maemunah mengaku akan memberikan sanksi kepada dua anggotanya itu yang telah ikut menemui Presiden Israel Issac Hezrog.
Margaret juga menyampaikan permohonan maaf terkait pertemuan dua anggotanya dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“PP Fatayat NU memohon maaf kepada seluruh warga Indonesia dan masyarakat dunia apabila telah mengakibatkan kegaduhan dan ketersinggungan dari sisi kemanusiaan universal sehubungan dengan adanya pertemuan tersebut,” ujarnya.
Diajak NGO Pro Israel
Gus Yahya mengatakan, ada organsiasi yang mengajak lima kader NU untuk bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Menurutnya, organisasi tersebut non-govermental organization (NGO) yang menjadi advokat untuk kepentingan citra Israel secara global.
“Setelah saya tanya, memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel,” ujar Gus Yahya.
Menurut Gus Yahya, advokat untuk Israel ini berada di banyak negara yang khususnya memiliki pandangan negatif terhadap negara zionis ini.
Mereka disebut bergerak untuk memperbaiki citra dan melobi kepentingan-kepentingan Israel.
“Ini yang mengajak dan konsolidasikan mereka (lima kader NU), ya memang canggih sekali biasanya caranya,” tutur Gus Yahya.
Organisasi ini dinilai tidak sensitif terhadap kemanusiaan dan cara mereka melobi justru menimbulkan masalah. Gus Yahya menduga, NGO ini memanfaatkan lima kader NU untuk membantu Israel menyebarkan misi kepentingan Israel di Indonesia.
PBNU menyesalkan peristiwa itu terjadi dan menganggap tindakan kader mereka tidak peka dengan konteks genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina saat ini.
Respons Presiden RI
Presiden RI Joko Widodo merespons lima Nahdliyin yang berkunjung ke Israel dan menemui Presiden Isaac Hezrog. Diketahui, kunjungan lima Nahdliyin itu menuai banyak kecaman dan keberangkatan mereka menemui Isaac Hezrog atas inisiatif pribadi tanpa izin dari organisasi NU.
Saat ditanya wartawan, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut ke PBNU.
Presiden Jokowi juga menyerukan pembelaannya terhadap rakyat Palestina atas agresi Israel yang dilakukan sejak Oktober 2023 lalu. Keberpihakan kepada Palestina itu merupakan bagian dari amanah UUD 1945.
“Ya ditanyakan saja ke PBNU. Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” kata Presiden Jokowi di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (16/7/2024).
Nahdliyin Teledor
Gus Yahya menegaskan kebijakan PBNU terkait hubungan kerja sama kelembagaan, baik di lingkup domestik maupun internasional harus melalui prosedur PBNU.
Kebijakan tersebut ditegaskan kembali oleh Gus Yahya imbas sikap teledor lima orang Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog di tengah kekejaman dan kebrutalan Israel yang menewaskan puluhan ribu rakyat Palestina sejak 7 Oktober 2023.
“Kebijakan PBNU mengenai engagement, hubungan kerja sama, dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerja sama kelembagaan baik di lingkup domestik pada level nasional atau lebih lagi engagement internasional harus melalui PBNU,” ujar Gus Yahya.
Gus Yahya menekankan bahwa semua kerja sama internasional yang membawa nama lembaga harus mendapatkan persetujuan dari PBNU.
“Semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut bukanlah engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa segala bentuk kerja sama internasional oleh pengurus di daerah harus dilakukan secara resmi melalui PBNU dan harus mempertimbangkan sensitivitas yang ada.
“Saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen NU berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada,” kata Gus Yahya.
Dalam konteks isu Israel-Palestina, Gus Yahya menegaskan bahwa kebijakan PBNU segala bentuk kerja sama dengan pihak terkait harus semata-mata berorientasi untuk membantu rakyat Palestina.
“Kebijakan PBNU dalam menanggapi isu Israel dan Palestina adalah bahwa NU secara kelembagaan dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader dan warga NU bahwa kita tidak akan melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel Palestina kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa, tidak,” tegasnya.
(MUL)
